Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik: Analisis Implementasi PP No. 24 Tahun 2018
DOI:
https://doi.org/10.61994/jlls.v2i1.1563Keywords:
Implementasi Kebijakan, OSS, Pelayanan Publik, Perizinan Berusaha, DPMPTSPAbstract
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien karena keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, prosedur pelayanan yang panjang dan birokratis, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan, serta kurangnya perhatian terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif serta menggunakan pisau analisis teori Edward III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, penyederhanaan prosedur, intensifikasi sosialisasi kebijakan, serta pengelolaan faktor lingkungan secara proporsional untuk mendukung terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan kondusif bagi iklim investasi daerah.
References
Arifin, A., Mustofa, A., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2023). Implementasi OSS dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 12(2), 145–160.
Armalita, Y., & Khotami. (2025). Analisis implementasi sistem OSS dalam pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru. Jurnal ISO, 5(1), 1–11.
Brown, C. (2024). Governance innovation through one-stop licensing. Journal of Comparative Policy, 22(3), 190–205.
Chen, L. (2023). Public service integration in smart cities. Journal of Urban Policy, 12(4), 300–315.
Dewi, L. (2025). Peran SDM dalam implementasi OSS. Jurnal Manajemen Publik, 7(1), 88–102.
Hidayat, R. (2023). Kendala birokrasi dalam pelayanan perizinan. Jurnal Ilmu Sosial Politik, 14(2), 67–82.
Kumar, R., & Singh, P. (2024). Digital licensing and bureaucratic resistance in South Asia. International Journal of Governance, 19(1), 33–49.
Lee, J. (2024). Digital bureaucracy and governance reform in Korea. Public Policy Review, 18(2), 75–92.
Miller, J. (2023). Comparative study of licensing reforms in ASEAN. Governance and Development Journal, 17(4), 250–270.
Nugroho, D. (2023). Tantangan implementasi OSS di daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 120–134.
Pratomo, A. (2024). Reformasi pelayanan publik berbasis OSS. Jurnal Kebijakan Administrasi, 11(2), 77–93.
Putri, N. (2023). Efektivitas pelayanan perizinan berbasis elektronik. Jurnal Administrasi Publik, 9(3), 200–215.
Rahman, F. (2024). OSS dan investasi daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(2), 145–160.
Rusmanto, W., Rochaeni, A., Djuwita, T. M., Agustine, I., Nuraeni, S., & Charlia, L. (2024). Implementasi kebijakan pada pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung. Reformasi, 14(2), 55–70.
Santoso, B. (2024). Transparansi pelayanan publik di era OSS. Jurnal Reformasi Administrasi, 13(2), 99–115.
Sari, M., & Pratama, R. (2024). Perizinan terpadu satu pintu dan efektivitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 45–60.
Sari, M., & Pratama, R. (2024). Perizinan terpadu satu pintu dan efektivitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 45–60.
Smith, T., & Johnson, K. (2023). E-licensing and transparency in governance. International Review of Administrative Sciences, 89(1), 55–72.
Wang, X. (2025). ICT infrastructure and licensing reform. Journal of E-Government Studies, 16(1), 12–28.
Wijaya, A. (2025). Evaluasi kebijakan OSS di Sumatera Selatan. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 22–38.
Yuliani, E. (2025). Evaluasi kebijakan PTSP di Palembang. Jurnal Administrasi Daerah, 6(1), 40–55.
Zhang, Y., & Li, H. (2023). E-government reforms and licensing efficiency in China. Asian Journal of Public Administration, 45(3), 210–225.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Basron (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
