Penguatan Transparansi Informasi Publik melalui Program Implementasi E-Government Berbasis E-PPID
DOI:
https://doi.org/10.61994/jlls.v2i1.1603Keywords:
e-government, E-PPID, transparansi informasi publik, tata kelola digital, pengabdian kepada masyarakatAbstract
Implementasi electronic government (e-government) merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, termasuk dalam pengelolaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas program implementasi E-Government berbasis E-PPID dalam memperkuat transparansi informasi publik melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada sebuah lembaga publik daerah. Metode yang digunakan mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif yang dipadukan dengan intervensi implementatif berupa analisis kebutuhan, sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis, pendampingan operasional, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta dokumentasi kegiatan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman aparatur terhadap regulasi keterbukaan informasi, keterampilan penggunaan platform E-PPID, konsistensi publikasi data, serta koordinasi lintas unit kerja. Program ini juga menghasilkan SOP pengelolaan informasi publik digital yang mendukung keberlanjutan praktik transparansi kelembagaan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada durasi observasi pascaintervensi dan cakupan lokasi yang terbatas. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan literatur e-government melalui pendekatan intervensional berbasis pengabdian masyarakat serta menawarkan model implementasi E-PPID yang berpotensi direplikasi pada instansi publik lainnya.
References
Amirul Hasan, “Wajah Kemiskinan Kita”, Swara Cinta, Edisi 59 th VI, hlm. 12, klm. 3, Jakarta, Januari 2016
M. Umer Chapra,The Future of Economics: An Islamic Perspective, terj., (Jakarta: SEBI, 2001)
Muhammad Harpani, “Sinergi Program untuk Kepedulian Bersama”, http://ddsumsel.org/milad-22-tahun-dompet-dhuafa-tumbuh-bersama/. (diakses, 28 September 2015)
Bawaslu RI. (2023). Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Bawaslu. Jakarta: Bawaslu RI.
Bekkers, V., & Homburg, V. (2017). The information ecology of e‐government. Government Information Quarterly, 24(3), 577–590.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2016). Promoting transparency and accountability through ICTs. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271.
Cordella, A., & Paletti, A. (2019). ICTs and value creation in public sector. Government Information Quarterly, 36(4), 101–412.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dwiyanto, A. (2018). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research. Public Management Review, 20(5), 633–646.
Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government. London: Sage.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and technological change. Government Information Quarterly, 27(4), 371–376.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Pedoman implementasi e-government di Indonesia. Jakarta: Kominfo.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Jakarta: PANRB.
Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e‐government system. Government Information Quarterly, 26(1), 123–136.
Laksmono, B. S., Putri, R., & Yuliana, T. (2022). Pendampingan transformasi digital sektor publik. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2), 155–166.
Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close encounters of the digital kind. Government Information Quarterly, 36(3), 427–436.
Masyhur, F. (2018). Tata kelola informasi publik pada instansi pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 45–58.
Meijer, A. (2015). E-governance innovation. Government Information Quarterly, 32(2), 198–206.
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Nugroho, R. (2019). Public policy and e-government implementation. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
OECD. (2020). Digital government in the decade of action. Paris: OECD Publishing.
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Pratama, A. B. (2020). E-government dan kualitas pelayanan publik daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 98–110.
Rahman, A., Hidayat, S., & Santoso, D. (2021). Penguatan SOP layanan publik digital. Jurnal Kebijakan Publik, 16(1), 67–79.
Sosiawan, E. A. (2015). Tantangan implementasi e-government. Jurnal Administrasi Publik, 11(1), 23–35.
Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryanto, T., & Rachman, M. (2021). Program pendampingan digitalisasi layanan publik. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan, 5(1), 44–55.
Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The effects of e‐government on trust. Public Administration Review, 66(3), 354–369.
United Nations. (2022). United Nations e-government survey 2022. New York: UNDESA.
Winarno, B., & Pramono, R. (2022). Implementasi PPID digital di pemerintah daerah. Jurnal Transparansi Publik, 4(2), 81–94.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Milsani Ramkita, Rizki Yolanda, Muslim (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
