Tinjauan Yuridis Kohabitasi (Kumpul Kebo) Dalam Perspektif KUHP Baru dan Hukum Islam

Abstract

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 411 dan 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan pro dan kontra di Indonesia terkait kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan. KUHP Tahun 2023 melalui Pasal 411 dan 412 menegaskan bahwa kohabitasi termasuk tindak pidana kesusilaan, namun penerapannya bersifat delik aduan absolut sehingga hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak tertentu. Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang kohabitasi sebagai bentuk zina yang tergolong jarimah ta’zir.Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis delik kohabitasi dalam KUHP Baru dan perspektif hukum Islam guna mengetahui bentuk perlindungan hukum dan sanksi pidananya, serta menilai relevansi pengaturannya dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap perilaku kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II melalui penerapan delik aduan absolut. Hal ini berbeda dengan perspektif hukum Islam yang memandang kohabitasi sebagai pelanggaran syariat yang dapat dikenai sanksi tanpa memerlukan aduan.Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengadopsi nilai-nilai agama ke dalam hukum positif dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan moral, ketertiban sosial, dan ruang privasi warga negara melalui mekanisme delik aduan. Selain itu, pengaturan ini juga mencerminkan adanya kompromi antara pendekatan hukum modern dan nilai-nilai religius dalam sistem hukum Indonesia.