Kesenjangan Regulasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatandeepfake: Studi Kasus Manipulasi Konten Asusila Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum yang timbul akibat perkembangan teknologi deepfake sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan menantang efektivitas hukum pidana di Indonesia. Penggunaan manipulasi digital dalam pembuatan dan penyebaran konten asusila menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan identitas serta kehormatan individu di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan hukum yang berlaku dalam menangani kejahatan berbasis deepfake serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan mengenai manipulasi dan penyebaran konten digital yang memiliki karakteristik menyerupai deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi, pada dasarnya dapat digunakan, namun masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur teknologi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif.