Pencabutan SIP Dokter pada Kasus Kematian Pasien Klinik WSJ

Abstract

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan estetika medis. Namun, di sisi lain, muncul berbagai permasalahan hukum akibat praktik medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah meninggalnya pasien di Klinik Kecantikan WSJ di Depok, Jawa Barat, yang diduga disebabkan oleh kelalaian dalam tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) dokter kecantikan yang terlibat tindak pidana serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter kecantikan yang terbukti melakukan kelalaian atau tindak pidana yang mengakibatkan kerugian serius, termasuk kematian pasien, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Pencabutan Surat Izin Praktik merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bertujuan menjaga profesionalitas tenaga medis, melindungi keselamatan pasien, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Selain itu, penerapan sanksi tersebut harus didasarkan pada proses pemeriksaan yang objektif serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap klinik kecantikan serta penegakan hukum yang konsisten guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.