Peran Peradilan Agama Dalam Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Abstract

Perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak, namun kajian-kajian terdahulu mengenai peran Peradilan Agama dalam isu ini umumnya masih bersifat deskriptif-normatif, jarang mengaitkan kerangka hak anak internasional, perbandingan yurisprudensi antarnegara, maupun analisis putusan yang sistematis. Artikel ini mengkaji efektivitas Peradilan Agama dalam melindungi hak anak pasca perceraian dengan memadukan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dalam Konvensi Hak Anak (CRC) bersama analisis yurisprudensi penting Mahkamah Agung mengenai hadhanah dan nafkah anak, serta perspektif komparatif pemenuhan hak anak di negara-negara berpenduduk Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif; pendekatan kasus dioperasionalkan melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang terdokumentasi (antara lain Putusan Nomor 110 K/AG/2007, Nomor 395 K/AG/2020, dan Nomor 171/PK/Ag/2022) serta analisis kasus sekunder yang dilaporkan dalam literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka yuridis Indonesia secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip CRC dan bahwa penalaran hakim telah berevolusi dari paradigma hak asuh eksklusif menuju model kolaboratif berorientasi kepentingan terbaik anak; namun kesenjangan tetap ada dalam eksekusi putusan nafkah anak, akses keadilan bagi pencari keadilan kurang mampu, dan koordinasi antarlembaga. Kontribusi artikel ini terletak pada keterkaitan analisis doktrinal yurisprudensi Peradilan Agama dengan perspektif hak anak internasional dan perbandingan lintas yurisdiksi, yang darinya disusun peta jalan reformasi kelembagaan yang terprioritisasi.