Hubungan Antara Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Pada Profesi Guru Honorer Desa Terkait Kebijakan Pemerintah Untuk Kenaikan Gajih Yang Sesuai Dengan Tenaga Dan Kinerja

Abstract

Guru honorer sering merasakan hal hal yang dapat memicu terganggu nya pikiran seperti rendah nya status pekerjaan,ketidakpastian karir dan gajuh yang sangat jauh dari di harapkan.

Tak sedikit guru honorer mengalami stress karena dan hal ini dapay mempengaruhi dampak negatif bagi system pembelajaran dan emosional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan stres yang efektif bagi guru honorer dalam konteks pendidikan berdasarkan tinjauan literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan internal seperti mindfulness, teknik relaksasi, dan keterampilan coping, dikombinasikan dengan dukungan eksternal berupa konseling psikologis, pelatihan manajemen stres, dan kebijakan institusional yang mendukung, dapat membantu guru honorer mengelola tekanan kerja dengan lebih baik. Masalah guru honorer yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sampai sekarang masih cukup banyak terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah ada belum berjalan secara maksimal. Di lapangan, masih ada beberapa kendala yang membuat program ini belum bisa menjangkau semua guru honorer secara merata.

Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya. Tidak semua daerah memiliki anggaran atau kesiapan sistem yang memadai untuk mendukung program jaminan sosial ini. Selain itu, masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara pendaftaran, manfaat yang bisa diperoleh, maupun pentingnya menjadi peserta jaminan sosial. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang belum terdaftar karena kurangnya pemahaman, bukan karena tidak membutuhkan.Di sisi lain, koordinasi antar pihak juga masih menjadi tantangan. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait belum sepenuhnya berjalan selaras. Perbedaan kebijakan atau prioritas di tiap daerah membuat pelaksanaan program ini tidak merata. Selain itu, data mengenai guru honorer juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan dalam penyaluran program secara tepat sasaran.

Meskipun begitu, sebenarnya ada peluang besar untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah bisa mulai dengan memperkuat integrasi kebijakan dan meningkatkan kerja sama antar lembaga. Misalnya, dengan membuat sistem yang lebih terpadu agar data dan informasi bisa diakses dengan lebih mudah. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan supaya guru honorer lebih memahami hak dan manfaat yang bisa mereka dapatkan.

Pada akhirnya, kunci utama dari keberhasilan program ini ada pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan.