JOURNAL INFORMATION Journal title Journal of Law and Legal System Initials JLLS ISSN Online ISSN Portal: 3109-2659 / ISSN Perpusnas ISSN Print ISSN Portal: 3109-6158 / ISSN Perpusnas Frequency 2 issues per year DOI 10.61994/jlls Publisher Collaboration between CV. Doki Course and Training (Publisher Legality) with Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Document MOU) Subject Areas Law, Legal System, Politic, Governance Science, Administrative Science Citation Analysis Google Scholar Journal of Law and Legal System is a scientific journal published by Collaboration between CV. Doki Course and Training (Publisher Legality) with Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Document MOU). The papers to be published in JLLS are research articles in the field of law and legal system. The scope of these publications may include: criminal law, criminal law, family law, economic law, business law, civil law, constitutional law, constitutional law, international law, environmental law, agrarian law, law state administration, customary law, human rights, islamic law, Government Science, Administrative Science. It is published two times a year, in June and December. There are two version of publication; print out (p) with ISSN: and electronic (e) with ISSN Online.
Analisis Pembuktian Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama
Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat hidup, termasuk hubungan rumah tangga. Meningkatnya jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh kecanduan game dan judi online adalah salah satu konsekuensi yang dihasilkan. Dengan demikian, masalah hukum baru muncul, terutama terkait pembuktian dalam perkara perceraian di peradilan agama. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat hukum acara peradilan agama mengenai perceraian yang disebabkan oleh kecanduan game dan judi online, khususnya terkait aspek pembuktian. Studi ini menggunakan hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena termasuk perjudian yang bertentangan dengan hukum dan agama, judi online dapat dijadikan alasan perceraian. Sementara itu, kecanduan game online dapat menjadi alasan perceraian apabila menyebabkan perselisihan terus-menerus, penelantaran keluarga, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban rumah tangga. Peradilan agama menggunakan bukti surat, saksi, dan elektronik, seperti rekaman percakapan digital dan riwayat penggunaan aplikasi. Karena aktivitas perjudian dan game online dilakukan melalui media digital, bukti elektronik sangat penting. Menurut artikel ini, hukum acara peradilan agama harus semakin menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan digital keluarga.
Copyright (c) 2026 Deswita Putri Salsabilah, Rahma Aulia Rizki, Sri Mulyani, Refa Amanda, Ade Nopit Saputra, Muhammad Habib al-Riqieb (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Peran Peradilan Agama Dalam Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian
Perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak, namun kajian-kajian terdahulu mengenai peran Peradilan Agama dalam isu ini umumnya masih bersifat deskriptif-normatif, jarang mengaitkan kerangka hak anak internasional, perbandingan yurisprudensi antarnegara, maupun analisis putusan yang sistematis. Artikel ini mengkaji efektivitas Peradilan Agama dalam melindungi hak anak pasca perceraian dengan memadukan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dalam Konvensi Hak Anak (CRC) bersama analisis yurisprudensi penting Mahkamah Agung mengenai hadhanah dan nafkah anak, serta perspektif komparatif pemenuhan hak anak di negara-negara berpenduduk Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif; pendekatan kasus dioperasionalkan melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang terdokumentasi (antara lain Putusan Nomor 110 K/AG/2007, Nomor 395 K/AG/2020, dan Nomor 171/PK/Ag/2022) serta analisis kasus sekunder yang dilaporkan dalam literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka yuridis Indonesia secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip CRC dan bahwa penalaran hakim telah berevolusi dari paradigma hak asuh eksklusif menuju model kolaboratif berorientasi kepentingan terbaik anak; namun kesenjangan tetap ada dalam eksekusi putusan nafkah anak, akses keadilan bagi pencari keadilan kurang mampu, dan koordinasi antarlembaga. Kontribusi artikel ini terletak pada keterkaitan analisis doktrinal yurisprudensi Peradilan Agama dengan perspektif hak anak internasional dan perbandingan lintas yurisdiksi, yang darinya disusun peta jalan reformasi kelembagaan yang terprioritisasi.
Copyright (c) 2026 Samira Agustina, Abelia, Dea Safitri, Nova Angraini, Efa Helmita Sari, Akka Ramdhani Fitra Saputra, Kiki Rizqi Amanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pencabutan SIP Dokter pada Kasus Kematian Pasien Klinik WSJ
Perkembangan industri kecantikan di Indonesia yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan estetika medis. Namun, di sisi lain, muncul berbagai permasalahan hukum akibat praktik medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah meninggalnya pasien di Klinik Kecantikan WSJ di Depok, Jawa Barat, yang diduga disebabkan oleh kelalaian dalam tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) dokter kecantikan yang terlibat tindak pidana serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter kecantikan yang terbukti melakukan kelalaian atau tindak pidana yang mengakibatkan kerugian serius, termasuk kematian pasien, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Pencabutan Surat Izin Praktik merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bertujuan menjaga profesionalitas tenaga medis, melindungi keselamatan pasien, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Selain itu, penerapan sanksi tersebut harus didasarkan pada proses pemeriksaan yang objektif serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap klinik kecantikan serta penegakan hukum yang konsisten guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.
Copyright (c) 2026 Wan Hamidah Febry Waty, Desmita Alviyah Maharani, Aditya Dwi Anugrah, Desi Febianti, Puti Ramadhani Andrily, Selsa Malda, Yulian Perdani, Cheko Monatares (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Video Viral Penghinaan tanpa Izin di TikTok
The spread of videos containing humiliation and degradation of human dignity through TikTok without the owner’s consent has become an increasingly common issue in the digital era. This phenomenon raises legal and ethical concerns, particularly regarding the protection of personal honor and privacy in social media spaces. This study aims to analyze such actions from the perspective of Islamic criminal law, classify them as criminal acts, and formulate relevant sanctions under Islamic legal principles. The research employs a normative legal method using conceptual and literature approaches by examining classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that the unauthorized dissemination of humiliating videos constitutes a form of jarimah ta’zir because it attacks an individual’s honor and dignity. In Islamic criminal law, ta’zir sanctions are determined by authorities based on public welfare and justice considerations. The study also reveals that Islamic law strongly protects human dignity as part of the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah), particularly in preserving honor (hifz al-‘ird). Therefore, the dissemination of degrading content without consent is considered contrary to Islamic ethical and legal values and deserves legal accountability in order to maintain social order and protect individual rights in the digital environment.
Copyright (c) 2026 Habil, Holijah, Tiara Ardita, Andini Salsabila, Selsa Malda, Ade Novit Saputra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Dana Publik Pada Lembaga Kemanusiaan: Studi Kasus Pmi Palembang
Penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan merupakan permasalahan serius karena dana yang ditampung berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan dengan studi kasus pada Palang Merah Indonesia (PMI) di Palembang. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara atau keuangan publik. Selain itu, penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga kemanusiaan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Adelan Wavy, Holijah, Wan Hamidah Febry Waty, Najwa Reza Anggraini, Rinda Yespiani, Yuni Pinanta (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implikasi Penyiraman Air Keras Andre Yunus terhadap Kebebasan Berekspresi dan Ham Di Indonesia
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menunjukkan adanya persoalan serius dalam perlindungan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan bahwa ruang publik yang semakin terbuka belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima perbedaan pandangan. Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang dapat membatasi kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kasus tersebut terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, serta meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyiraman air keras merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Siregar (2023), kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin konstitusi, namun dalam praktiknya masih sering menghadapi berbagai ancaman.
Copyright (c) 2026 Fatimah Khosiyyah Setyaningrum, Holijah, Desi Febianti, Refa Amanda, Wahyu Hidayatullah, Aldi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Kebijakan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia
Overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi persoalan serius yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia jumlah penghuni lapas dan rutan jauh melampaui kapasits ideal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan struktutal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional 2026) memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemidanaan alternatif yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep pidana kerja sosial dirumuskan dalam KUHP 2026, sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi overkapasitas, serta tantangan implementasi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap ketentuan KUHP 2026, dan doktrin hukum pidana. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP 2026 berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam menekan angka hunian lapas, sekaligus memperkuat fungsi rehabilitatif dan restoratif pemidanaan. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada regulasi turunan yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi implementasi yang diperlukan meliputi penyusunan pedoman teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, kerja sama dengan masyarakat sipil, dan sosialisasi publik. Dengan langkah-langkah tersebut, pidana kerja sosial dapat menjadi solusi humanis dan berkeadilan dalam mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Bela Meydarista, Holijah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Yuridis Kohabitasi (Kumpul Kebo) Dalam Perspektif KUHP Baru dan Hukum Islam
Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 411 dan 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan pro dan kontra di Indonesia terkait kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan. KUHP Tahun 2023 melalui Pasal 411 dan 412 menegaskan bahwa kohabitasi termasuk tindak pidana kesusilaan, namun penerapannya bersifat delik aduan absolut sehingga hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak tertentu. Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang kohabitasi sebagai bentuk zina yang tergolong jarimah ta’zir.Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis delik kohabitasi dalam KUHP Baru dan perspektif hukum Islam guna mengetahui bentuk perlindungan hukum dan sanksi pidananya, serta menilai relevansi pengaturannya dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap perilaku kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II melalui penerapan delik aduan absolut. Hal ini berbeda dengan perspektif hukum Islam yang memandang kohabitasi sebagai pelanggaran syariat yang dapat dikenai sanksi tanpa memerlukan aduan.Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengadopsi nilai-nilai agama ke dalam hukum positif dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan moral, ketertiban sosial, dan ruang privasi warga negara melalui mekanisme delik aduan. Selain itu, pengaturan ini juga mencerminkan adanya kompromi antara pendekatan hukum modern dan nilai-nilai religius dalam sistem hukum Indonesia.
Copyright (c) 2026 Eka Ramalia, Holijah, Desmita Alviyah Maharani, Yulian Perdani, Aditya Dwi Anugrah, Muhammad Habib Al Riqieb (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Deepfake Perspektif Hukum Pidana Islam dan Siber di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memalsukan wajah, gambar, audio, video dan live secara meyakinkan. Hal ini meningkatkan risiko penipuan berbasis artificial intelligence, mulai dari pemalsuan identitas hingga manipulasi konten untuk memperoleh keuntungan atau merugikan korban. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan deepfake dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana siber di Indonesia, sekaligus menelaah kendala penegakan hukum serta solusi untuk mengatasi kekosongan regulasi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana siber di Indonesia, literatur hukum islam klasik maupun kontemporer, serta kajian akademik mengenai fenomena deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana islam, penipuan deepfake dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena merupakan bentuk kebohongan (al-kadzib) dan kecurangan (al-ghisy) yang menimbulkan mudarat, sehingga sanksi ditentukan oleh hakim sesuai tingkat bahaya. Dalam hukum pidana siber, penipuan berbasis deepfake dapat dijerat melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait penipuan serta pemalsuan. Kendala utama penegakan hukum meliputi keterbatasan forensik digital, masalah yurisdiksi lintas negara, dan rendahnya literasi publik. Solusi yang ditawarkan mencakup pembaruan regulasi yang technology neutral, penguatan perlindungan korban, investasi teknologi forensik, serta integrasi nilai etika Islam untuk membangun kesadaran moral masyarakat.
Copyright (c) 2026 Bela Meydarista, Holijah, Radja Risky Ramadhan, Muhamad Arjuna, Andika Mawa Riski, Deswita Putri Salsabila (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penguatan Transparansi Informasi Publik melalui Program Implementasi E-Government Berbasis E-PPID
Implementasi electronic government (e-government) merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, termasuk dalam pengelolaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas program implementasi E-Government berbasis E-PPID dalam memperkuat transparansi informasi publik melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada sebuah lembaga publik daerah. Metode yang digunakan mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif yang dipadukan dengan intervensi implementatif berupa analisis kebutuhan, sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis, pendampingan operasional, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta dokumentasi kegiatan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman aparatur terhadap regulasi keterbukaan informasi, keterampilan penggunaan platform E-PPID, konsistensi publikasi data, serta koordinasi lintas unit kerja. Program ini juga menghasilkan SOP pengelolaan informasi publik digital yang mendukung keberlanjutan praktik transparansi kelembagaan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada durasi observasi pascaintervensi dan cakupan lokasi yang terbatas. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan literatur e-government melalui pendekatan intervensional berbasis pengabdian masyarakat serta menawarkan model implementasi E-PPID yang berpotensi direplikasi pada instansi publik lainnya.
Copyright (c) 2026 Milsani Ramkita, Rizki Yolanda, Muslim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik: Analisis Implementasi PP No. 24 Tahun 2018
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien karena keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, prosedur pelayanan yang panjang dan birokratis, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan, serta kurangnya perhatian terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif serta menggunakan pisau analisis teori Edward III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, penyederhanaan prosedur, intensifikasi sosialisasi kebijakan, serta pengelolaan faktor lingkungan secara proporsional untuk mendukung terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan kondusif bagi iklim investasi daerah.
Copyright (c) 2026 Basron (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Peran Satlantas Dalam Menekan Kecelakaan Jalan Raya Analisis Dari Perspektif Fiqh Siyasah
Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi perhatian serius dalam konteks keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkulu Tengah dalam menekan angka kecelakaan dan mengevaluasi strategi tersebut dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Satlantas meliputi edukasi hukum berlalu lintas, patroli preventif, tilang, serta kerja sama lintas sektor dalam memperbaiki infrastruktur. Dari perspektif fiqh siyasah, strategi tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum), khususnya dalam aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa). Oleh karena itu, strategi Satlantas dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan amanah syariah yang mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Junita Angraini, John Kenedi, Ismail Jalili (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda Kabupaten Kaur: Perspektif Fiqih Siyasah
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan unsur penting demokrasi, namun implementasinya di Kabupaten Kaur masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta perspektif fiqih siyasah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan publik. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi lapangan dan dokumentasi, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat formalistik, belum menyentuh substansi aspirasi publik secara bermakna. Dalam konteks fiqih siyasah, hal ini belum mencerminkan prinsip kebijakan yang adil dan maslahat karena minimnya konsultasi yang substansial. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme konsultasi publik yang inklusif, transparansi legislasi, dan edukasi hukum masyarakat guna mendorong demokrasi lokal yang lebih partisipatif dan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola Islami.
Copyright (c) 2025 Deden Setiawan, Supardi, Amancik (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pesta Pernikahan Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Kaur
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pesta pernikahan ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMA Kaur menjalankan strategi seperti mediasi adat, penyuluhan moral dan nilai agama, penegakan sanksi adat, serta optimalisasi pelaksanaan Perda Adat Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2023. Implementasi ini mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dan ahlul halli wal aqdi dalam Fiqih Siyasah yang mengedepankan keadilan sosial, maslahat umum, dan kepastian hukum. Kendati demikian, penerapan perda ini masih menghadapi tantangan dalam konsistensi pelaksanaan di lapangan. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara BMA, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan efektivitas kebijakan adat.
Copyright (c) 2025 Agus Supianto, Ismail Jalili, Supardi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Yuridis Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL Tentang Kumulasi Objektif Ditinjau dari Hukum Acara dan Fiqih Siyasah
Penelitian ini menganalisis keabsahan kumulasi objektif dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dan mengkaji relevansinya dari perspektif fiqih siyasah. Pendekatan normatif dengan analisis yuridis-kualitatif digunakan untuk menelaah aturan hukum acara PTUN, perundang-undangan terkait, yurisprudensi, serta prinsip fiqih siyasah, yaitu keadilan (al-‘Adalah), efisiensi (al-Kafa’ah), dan kepastian hukum (al-Yaqīn). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kumulasi objek dalam perkara ini tidak sepenuhnya sah secara hukum acara PTUN karena salah satu objek melewati tenggang waktu pengajuan gugatan. Selain itu, dari perspektif fiqih siyasah, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan penegakan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam proses peradilan administrasi di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Syakia Ramadhana Tartusi, Imam Mahdi, Miti Yarmunida (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dalam perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan karir ASN masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif sesuai dengan fiqh siyasah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam aspek transparansi evaluasi kinerja, akses pelatihan yang merata, serta penataan sistem promosi berbasis merit system.
Copyright (c) 2025 Catur Saputra, John Kenedi, Nenan Julir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Penelitian ini membahas perihal mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas atas perkara tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untu mengetahui dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, dan untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sudah memenuhi rasa keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun konseptual dan data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari buku, perundang-undangan, putusan pengadilan. Data sekunder didapatkan dari jurnal, dokumen, dan karya ilmiah. Data sekunder juga diambil dari internet. Oleh karena itu, data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif.. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prnsip, doktrin teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti.
Copyright (c) 2025 Primus Nahak, Frans Simangunsong (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Pasal 43 dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri
Anak dari pernikahan siri dalam hukum positif Indonesia dianggap sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, serta tidak memiliki hak waris, nafkah, dan pendidikan dari ayahnya. Penelitian ini membahas pengaturan hak waris anak pernikahan siri dalam Kompilasi Hukum Islam serta konsistensi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 dengan KHI. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa anak pernikahan siri tidak sah menurut hukum karena tidak tercatat resmi, sehingga tidak memiliki hak waris dari ayahnya.
Copyright (c) 2025 Komarudin, M. Syahnan Harahap (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam
Pembatasan kekuasaan pemerintah merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi negara dari perspektif hukum umum dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum umum, pembatasan kekuasaan pemerintah diwujudkan melalui mekanisme checks and balances, asas legalitas, serta kontrol yudisial dan administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip pembatasan kekuasaan didasarkan pada konsep keadilan (al-‘adl), amanah, dan maslahah, yang menuntut setiap pemimpin untuk bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan, baik hukum umum maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah guna menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.
Copyright (c) 2025 Aisyah Sofni, Napisah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Legalitas Keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk Menanggulangi Terorisme di Indonesia
Isu pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme melalui Undang-Undang menimbulkan kekhawatiran akan pergeseran dari pendekatan criminal justice model ke war model. Penelitian ini berjudul Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Fokus penelitian meliputi tinjauan hukum, kedudukan, dan kendala TNI dalam menangani terorisme. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam OMSP, peran TNI tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga meluas ke fungsi keamanan nasional. Meskipun TNI dapat beroperasi di bawah koordinasi kepolisian sesuai UU No. 5 Tahun 2018, masih terdapat perdebatan mengenai kedudukannya dalam hukum sipil dan militer. Selain itu, regulasi yang ada belum mengatur secara rinci mekanisme operasional tugas perbantuan TNI dalam penanggulangan terorisme. Hal ini menimbulkan tantangan dalam implementasi di lapangan, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas agar peran TNI dapat berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan sistem penegakan hukum yang berlaku.
Copyright (c) 2025 Ikhwan Syahdi, Sujono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 120/Pid.B/2019/PN.Bks
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua KUHP, Bab XXIV, Pasal 372-377. Kejahatan ini berdampak besar terhadap masyarakat karena menyangkut harta benda. Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia dan putusan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, serta menggunakan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan di Indonesia berasal dari hukum Jerman, dengan istilah unterslagung atau verduistering yang kemudian diadopsi dalam Pasal 321 WvS Belanda, yang rumusannya serupa dengan Pasal 372 KUHP. Putusan majelis hakim dalam perkara ini telah memenuhi unsur keadilan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu, upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya kehati-hatian dalam proses hukum demi tercapainya rasa keadilan.Kata Kunci:Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Putusan.
Copyright (c) 2025 Chrysta Kusuma, Ardison Asri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0