Analisa Peran Pengawasan dalam Mewujudkan Good Governance Ekonomi Daerah Melalui Pendekatan Internal Control System

Ponadi; Thomas Sosecco; Vika Annisa Qurrata

doi:10.61994/equivalent.v4i1.1445

Authors

Ponadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur Author
Thomas Sosecco Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur Author
Vika Annisa Qurrata Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur Author

DOI:

https://doi.org/10.61994/equivalent.v4i1.1445

Keywords:

SPIP, Good Governance, Judicial Review, Local Government, Legal Oversight

Abstract

Abstract : This study aims to analyze the role of judicial review in overseeing local government good governance through the approach of the Government Internal Control System (SPIP). SPIP has become a key instrument in supporting transparency, accountability, and the effectiveness of public financial management at the local level. However, the effectiveness of SPIP continues to face institutional challenges, such as low system maturity and weak enforcement of administrative legal sanctions. Judicial review, as exercised by the Supreme Court and Constitutional Court, has the potential to serve as a legal oversight mechanism that addresses the normative weaknesses of SPIP. This study proposes an integrative model called the “Legal-Operational Feedback Loop” which combines SPIP audit outcomes with judicial mechanisms in a more accountable and lawful monitoring cycle. The findings reveal that judicial review can act as a legal instrument to strengthen SPIP, especially in cases involving legal violations in regional policy implementation. Thus, the synergy between SPIP and judicial review can promote more transparent, lawful, and participatory local governance.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peninjauan yudisial dalam mengawasi tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui pendekatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP telah menjadi instrumen kunci dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Namun, efektivitas SPIP terus menghadapi tantangan kelembagaan, seperti kematangan sistem yang rendah dan penegakan sanksi hukum administratif yang lemah. Peninjauan yudisial, sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional, berpotensi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan hukum yang mengatasi kelemahan normatif SPIP. Studi ini mengusulkan model integratif yang disebut “Lingkaran Umpan Balik Hukum-Operasional” yang menggabungkan hasil audit SPIP dengan mekanisme yudisial dalam siklus pemantauan yang lebih akuntabel dan sah. Temuan menunjukkan bahwa peninjauan yudisial dapat bertindak sebagai instrumen hukum untuk memperkuat SPIP, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum dalam implementasi kebijakan daerah. Dengan demikian, sinergi antara SPIP dan peninjauan yudisial dapat mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, sah, dan partisipatif.

References

AgustiningTyas, P., Tyasari, I., & Yogivaria, I. (2020). Pengaruh SPIP dan kapasitas SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 237–249. https://doi.org/10.18202/jamal.2020.08.11206

Apriani, D. J., Irwansyah, I., & Baihaqi, B. (2021). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fairness, 3(3), 231–248. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15287

Dian, M. R., Fitriana, F., & Paramarta, V. (2024). Pengaruh SPIP dan good governance terhadap pencegahan fraud dalam perencanaan dan penganggaran. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4), 36847–36858. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36847

Farmanta, M. (2019). Evaluasi pelaksanaan SPIP dan peran APIP dalam penguatan pengawasan intern pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 6(1), 11–25.

Iskandar, T., & Budiaman, H. (2023). Executive review dan judicial review terhadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur unsur negara hukum. Galuh Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 45–60. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisia/article/view/7235

Mattoasi, M., Musue, H., & Rauf, A. (2021). SPIP dan efektivitas pengendalian keuangan daerah: Studi pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 110–121.

Nailurrohmah, S., Handoyono, R., Febriyanti, A. C., & Astungkara, A. (2024). Implementation of government’s internal control system to realizing good governance and improving the quality of financial statements. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 2(1), 57–69. https://doi.org/10.33387/jasti.v2i1.11682

Novemyanto, A. D. (2025). Normative criticism of the local government internal control system based on the principles of state financial management to realize good governance. PPMI, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2025.9.1.16090

Nurdin, Y., Tahar, F., & Nurbayani, N. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencapaian good government governance melalui pencegahan dan pengungkapan fraud. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19(2), 57–75. https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.31

Privy Council. (1987). R. v. Committee of the Lords of the Judicial Committee of the Privy Council. Singapore Legal Review. (Diadopsi dalam praktik judicial review di Singapura).

Putra, I. G. A. S., & Dwiana Putra, I. M. P. (2018). Pengaruh good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah pada kinerja pemerintah daerah. E-Jurnal Akuntansi, 25(3), 1720–1743. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p04

Rahmani, R., & Sulistiyowati, S. (2024). Pengaruh implementasi SPIP terhadap kinerja aparatur sipil negara. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 9(1), 89–98.

Rizqia, L. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap fraud akuntansi pada OPD Kabupaten Jombang. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(10), 4637–4647. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1775

Sembi Semruwati, A., Kurniawan, A., & Triantoro, A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang undangan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Tasikmalaya. Fineteach: Jurnal Ilmu Pendidikan, 13(3), 133–145.

Sunarmo, S., Widianingsih, S., & Pratiwi, M. (2022). Implementasi good governance dalam pengelolaan dana desa melalui SPIP. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 9(1), 1–12.

Sutaryo, S., & Sinaga, D. (2018). Government internal control system maturity: The role of internal guidance and external control of local government in Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 19(1), 24–35. https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23562

Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 33–42. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008

Widyasanti, Y. S., & Misra, F. (2023). SPIP, komitmen, budaya organisasional dan good government governance pada pemerintah daerah. E-Jurnal Akuntansi, 33(2), 465–481. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p06